NP86|Mentok, BangkaBarat —Penanganan aktivitas pertambangan di wilayah Bangka Barat kembali menjadi perhatian publik. Namun,dalam melakukan penertiban,Aparat Penegak Hukum tentu perlu mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, Tidak hanya dari sisi penegakan aturan, Tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghidupannya dari aktivitas pertambangan.
Terkait aktivitas tambang darat di belakang RSUD Mentok yang disebut-sebut milik pengusaha berinisial (AJ),Belum dilakukannya tindakan secara langsung bukan berarti aparat penegak hukum membiarkan atau mengabaikan persoalan tersebut.
Kanit Tipidter Polres Bangka Barat, Ipda Ragil, sebelumnya telah menyampaikan akan melakukan pengecekan ke lokasi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat.
“Terima kasih infonya,Akan kami cek yah bang,” ujar Ragil melalui pesan WhatsApp, Minggu (16/8/2026).
Langkah pengecekan dan pendalaman tersebut penting dilakukan agar setiap tindakan yang diambil aparat benar-benar berdasarkan fakta di lapangan, termasuk melihat status lahan,Aktivitas pertambangan,Perizinan serta dampak yang ditimbulkan.
Di sisi lain,Aktivitas pertambangan juga menyangkut persoalan ekonomi masyarakat.Tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertambangan,Sehingga penanganannya tentu membutuhkan pendekatan yang bijaksana,Terukur dan tidak serta-merta mengabaikan kondisi sosial masyarakat.
Penegakan hukum tetap harus berjalan,Namun idealnya dilakukan dengan mengedepankan kepastian hukum,Keadilan,Komunikasi dan pendekatan persuasif, sehingga tidak menimbulkan persoalan sosial baru di tengah masyarakat.
Hal serupa terlihat dalam penanganan aktivitas tambang laut di perairan Tanjung Ular, Mentok. Satpolairud Polres Bangka Barat melakukan penghentian terhadap aktivitas sekitar 30 ponton selam yang disebut tidak memiliki kelengkapan perizinan sebagaimana ketentuan.
Penertiban tersebut dapat dipandang sebagai bentuk langkah preventif aparat untuk menjaga ketertiban serta mengantisipasi potensi dampak lingkungan di wilayah perairan.
Selain persoalan aktivitas pertambangan, perhatian masyarakat terhadap keberadaan ponton selam di kawasan tersebut juga semakin meningkat seiring maraknya pemberitaan dan isu mengenai dugaan peredaran narkoba yang dikaitkan dengan aktivitas di sekitar ponton selam.
Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian aparat. Karena itu, langkah persuasif dan penghentian aktivitas dapat menjadi bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mencegah agar kawasan pertambangan tidak berkembang menjadi lokasi yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum lainnya.
Dengan demikian, perbedaan pola penanganan antara tambang darat dan tambang laut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bentuk ketidakadilan. Setiap lokasi memiliki karakteristik,Persoalan, dampak serta kondisi sosial yang berbeda sehingga membutuhkan langkah penanganan yang disesuaikan dengan situasi di lapangan.
Yang terpenting,Masyarakat berharap setiap aktivitas pertambangan di Bangka Barat dapat berjalan sesuai aturan,Memperhatikan lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
Penegakan hukum tetap menjadi landasan utama. Namun,Penegakan hukum yang dibarengi komunikasi dan pendekatan persuasif diyakini dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih kondusif,Khususnya di daerah yang sebagian masyarakatnya masih bergantung pada sektor pertambangan.
Pada akhirnya,Baik tambang darat maupun tambang laut harus mendapatkan perlakuan berdasarkan aturan dan fakta yang ada. Aparat diharapkan tetap profesional,Objektif dan transparan dalam melakukan pemeriksaan, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipahami masyarakat dan tidak menimbulkan kesan tebang pilih.
Hukum harus ditegakkan, namun pendekatan kemanusiaan,Kondisi ekonomi masyarakat dan kepentingan lingkungan juga perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam setiap langkah penindakan.(Red/Febriansyah/Tim)